TALIABU,Lokomalut.com- Pernyataan Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, yang menyebut anggota DPRD Dapil Kepulauan Sula dan Taliabu, Mislan Syarif, “mengumbar fitnah” terkait kritik terhadap dokumen RPJMD, menuai reaksi keras dari kalangan aktivis di Kabupaten Pulau Taliabu.
Hal ini disampaikan oleh aktivis Taliabu Jamrudin. Dirinya menilai bahwa kritik yang dilayangkan Mislan terhadap dokumen RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025–2029 adalah hal wajar dan berlandaskan fakta.
Sehingga Ia mengatakan bahwa dokumen tersebut telah diserahkan kepada anggota DPRD dan dibahas dalam rapat paripurna, sehingga sah untuk dikritisi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dokumen RPJMD itu telah dibagikan dan dibaca oleh para anggota DPRD. Jika ada anggota yang mengkritik berdasarkan isi dokumen tersebut, itu bukan fitnah, tapi penyampaian fakta. Sangat disayangkan jika pemerintah, khususnya Bappeda, justru menyebut kritik sebagai fitnah. Ini menunjukkan sikap anti-kritik,”kata Jamrudin kepada wartawan melalui telpon (31/07/2025)
Ia menambahkan, publik Taliabu tidak buta dan tidak tuli. Menurutnya, fakta bahwa selama dua periode terakhir Taliabu tak pernah menjadi prioritas dalam RPJMD Provinsi adalah sesuatu yang bisa dibuktikan secara dokumen.
“Kalau Kepala Bappeda bilang ini fitnah, silakan buka dokumen RPJMD dan tunjukkan bagian mana yang menyentuh percepatan pembangunan infrastruktur, layanan dasar, atau konektivitas wilayah di Taliabu. Kalau tidak ada, maka yang sedang menutup-nutupi fakta adalah pejabat yang terlalu nyaman duduk di kursi birokrasi, makanya Isi Kepalanya perlu di Pertanyakan,”tegasnya.
Bahkan, Jamrudin bilang dalam dokumen RPJMD anggota DPRD Mislan menyebut bahwa 10 Kabupaten masuk dalam program strategis 5 tahun . Namun Faktanya di dokumen itu Kabupaten Taliabu tidak ada.
“Kalau Kepala Bappeda provinsi bilang pemetaan kenapa kabupaten lain tertulis sedangkan Pulau Taliabu tidak tertulis. Ini kan aneh,”kata Jamrudin
Lebih lanjut, Jamrudin juga menilai bahwa reaksi pemerintah provinsi seharusnya bukan membungkam suara rakyat, tetapi membuka ruang dialog dan menunjukkan kinerja nyata.
“Alih-alih melabeli kritik sebagai fitnah, lebih baik duduk bersama rakyat dan jawab dengan program pembangunan yang merata. Karena kalau pembangunan terus timpang, maka wacana pemisahan bukan sekadar ancaman, tapi peringatan bahwa kepercayaan publik terhadap Pemprov Malut kian terkikis,”pungkasnya.
Berikut pernyataan Kepala Bappeda Maluku Utara, Muhammad Sarmin, merespons kritik Mislan Syarif dengan mengatakan bahwa Taliabu tidak masuk dalam RPJMD Maluku Utara.
“Taliabu tidak dikecualikan. Saat ini kami sedang melakukan mapping agar semua kabupaten/kota mendapat porsi. Jadi dia (Mislan Syarif) harus baca dokumennya dulu. Jangan mengumbar fitnah,”ujar Sarmin kepada media. (Red)
