SANANA,Lokomalut.com- Suasana panas mewarnai rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara, setelah anggota DPRD, Mislan Syarif, melontarkan kritik tajam.
Dalam pernyataannya, Mislan Syarif menyampaikan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu tak dapat apa-apa alias tak ada pembahasan dalam paripurna Provinsi Maluku Utara.
“Hal ini, jelas bahwa tujuan Bang Mislan Syarif untuk memperjuangkan Kepentingan Masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu, namun Pemerintah malah mengabaikan kebutuhan dalam rencana pembangunan tersebut,” ucap Ketua PC PMII Sula, Namrudin Anwar Umasugi. Kamis, (31/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namrudin Anwar menyatakan bahwa, RPJMD yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, tidak memberikan alokasi anggaran maupun program yang memadai, untuk Kabupaten Pulau Taliabu, maka wajarlah jika di kritik.
“Ini seolah-olah kita kembali ke zaman kolonial, di mana daerah-daerah tertentu dianaktirikan dan tidak mendapatkan perhatian yang layak,” ujarnya.
Ia menyebutkan Kontroversi ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan pemerhati kebijakan publik di Maluku Utara, dalam hal ini Daerah Pemilihan 5 Sula-Taliabu.
“Banyak yang berharap agar pemerintah provinsi lebih adil dalam mendistribusikan program pembangunan, sehingga semua kabupaten dapat merasakan manfaat yang setara,” tegasnya.
Ia pun menyayangkan, bahwa Kaban Bappeda Provinsi Maluku Utara malah kembali menyebut Mislan Syarif mengumbar fitnah.
“Sikap ini, menunjukkan Kaban Bappeda Provinsi Maluku Utara Muhammad Sarmin S. Adam, seperti Kolonial Belanda yang tak mau terima kritikan dari perwakilan masyarakat,” tutupnya. (Red)
