TALIABU,Lokomalut.com- Rezim silih berganti, namun Kabupaten Pulau Taliabu terus menjadi anak tiri di mata Provinsi Maluku Utara.
Pasalnya, mulai dari Gubernur Taib Armayn Hingga Serly Djoanda saat ini, Kabupaten yang terletak paling ujung dari Provinsi Maluku Utara itu, tidak pernah mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov Malut tersebut.
Dengan demikian, kehadiran sosok Mislan Syarif sebagai anggota DPRD Maluku Utara dapil Sula-Taliabu untuk memperjuangkan hak masyarakat Taliabu, namun dianggap sebagai penyebar fitnah oleh sejumlah tokoh politik dan birokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini mendapat tanggapan dari Aliansi Taliabu Bersatu (ATLAS) yang menyatakan keprihatinannya atas respon sejumlah tokoh politik dan pejabat birokrasi terhadap pernyataan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Mislan Syarif, yang meminta perhatian serius dari Pemprov Maluku Utara terhadap pemerataan pembangunan di Pulau Taliabu.
Menurut mereka, pernyataan anggota DPRD tersebut seharusnya diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab politik terhadap konstituen dan daerah tertinggal, bukan justru dibantah secara terbuka oleh pejabat publik, seperti Kaban Bappeda Provinsi Maluku Utara Muhammad Sarmin S. Adam, termasuk Bupati Pulau Taliabu Salsabila Mus.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sejak era pemerintahan Hi. Thaib Armayn hingga saat ini di bawah kepemimpinan Serly Djoanda, Taliabu selalu berada di pinggiran dalam agenda pembangunan provinsi,” ujar Lifinus, Jenlap Aliansi Taliabu Bersatu dalam keterangannya, Minggu (3/8/2025).
Lifinus menilai, tudingan bahwa Taliabu tidak memiliki data pembangunan yang memadai hingga membuat Pemprov abai adalah alasan yang tidak logis. Pasalnya, mekanisme Musrenbang dan forum konsultasi tahunan justru menjadi ajang pertukaran data antara kabupaten/kota dan provinsi.
“Apakah dokumen RPJMD dan musrenbang tiap tahun itu hanya formalitas? Taliabu bukan daerah fiktif. Bukti konkret seperti keberadaan Lifematola saja sudah cukup menunjukkan bahwa Taliabu layak mendapatkan porsi pembangunan yang adil,” tegasnya.
Aliansi ini juga menyoroti kunjungan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, ke Pulau Taliabu baru-baru ini yang dinilai minim substansi. Kunjungan tersebut hanya menghadiri prosesi serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta meninjau bangkai speed boat milik almarhum Beni Laos di dermaga Bobong.
“Kami menghormati kehadiran Wagub, tapi sangat disayangkan tidak ada satu pun lokasi pembangunan yang ditinjau. Apakah memang tidak ada waktu, atau tidak ada kepentingan? Ini menunjukkan bahwa Taliabu tidak berada dalam skala prioritas Pemprov,” lanjutnya.
Dia menegaskan bahwa perjuangan untuk pemerataan pembangunan bukan sekadar wacana politik, tetapi soal keadilan dan hak rakyat Taliabu. Karena itu, pihaknya menyerukan agar seluruh elemen, terutama pejabat daerah asal Taliabu, tidak bersikap defensif atau anti-kritik ketika fakta ketimpangan diungkapkan di forum resmi seperti sidang paripurna.
“Kami mendukung penuh suara anggota DPRD Mislan Syarif dan menolak segala bentuk pembungkaman terhadap suara kritis yang memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah tertinggal tersebut,” tutupnya. (red)
