SANANA,Lokomalut.com- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), mengkritik keras sikap salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula, Masmina Ali.
Anggota legislatif tersebut dinilai telah melakukan intervensi berlebihan terkait upaya pemberhentian dan penggantian Kepala Desa Wailoba, Idham Usia.
Ketua Umum PMII Kepulauan Sula, Namrudin Umasugi, menyatakan bahwa tindakan Masmina Ali menunjukkan kedangkalan pemahaman terhadap regulasi tata kelola pemerintahan desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, seorang anggota dewan seharusnya menjadi pengawal aturan, bukan justru menabrak ketentuan hukum yang berlaku.
“Sikap Saudari Masmina Ali yang ingin mengintervensi serta mendesak pemberhentian dan penggantian Kepala Desa secara sepihak membuktikan bahwa ia tidak paham Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” ujarnya. Kamis (6/8/2026).
Namrudin menjelaskan, bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sudah diatur secara ketat dan jelas dalam UU Desa. Proses tersebut melibatkan jalur birokrasi eksekutif dan penilaian yang objektif, bukan berdasarkan kepentingan politik atau desakan subjektif dari anggota DPRD.
“PP Nomor 12 Tahun 2017 menuntut semua pihak, termasuk legislatif, untuk bergerak dalam koridor pembinaan yang normatif. Kalau Intervensi langsung untuk mencopot kepala desa dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika fungsi pengawasan dewan,” tandasnya.
Ia pun mendesak Masmina Ali untuk menghentikan manuver politik tersebut dan mendalami kembali aturan perundang-undangan agar tidak menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat desa.
“Sebagai saran, bahwa mungkin beliau harus lebih perbanyak membaca regulasi supaya tidak terkesan hanya menjadi “Hiasan dinding yang di pajang di Kantor DPRD Kepulauan Sula,” pungkasnya mengakhiri.
Penulis: dona
