SANANA,Lokomalut.com- Pemerintah Daerah Kepulauan Sula dan Pemerintah Kota Bogor, menggelar kegiatan visit dan rencana studi implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), SP2D Online dan E-BMD
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, bersama Badan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Bogor.
Kegiatan yang diselenggarakan tersebut, berlangsung di Kantor BPKAD Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (18/11/2026), yang dihadiri Sekretaris Daerah Kepulauan Sula Muchlis Soamole dan Sekretaris Daerah Kota Bogor Deni Mulyadi, serta Kepala BPKAD Kepulauan Sula Gina T S Tidore, dan Kepala BPKAD Kota Bogor Lia Kania Dewi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan implementasi KKPD, SP2D Online, dan E-BMD ini, merupakan pilar digitalisasi tata kelola keuangan dan aset pemerintah daerah yang terhubung dalam ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan SIPD RI.
Kepada Lokomalut.com, Kepala BPKAD Kepulauan Sula Gina S Tidore menjelaskan, Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) ini berfungsi sebagai alat pembayaran nontunai untuk belanja operasional, belanja barang/jasa, belanja modal, dan perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD, mengacu pada Permendagri No. 79 Tahun 2022.
Tak hanya itu, Gina pun bilang, manfaatnya kegiatan ini untuk mempercepat pencairan dan pembayaran ke penyedia/UMK, mengurangi transaksi tunai, serta mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Kemudian, lanjut Gina, SP2D Online merupaka penerbitan dan pencairan surat perintah pencairan dana secara digital dan real-time yang terintegrasi antara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dengan Bank pemegang RKUD.
Katanya, hal ini juga bermanfaat untuk mengurangi berkas fisik atau proses manual, mempercepat arus kas dan pencairan dana, serta memperkuat transparansi dan jejak audit.
Gina pun menyampaikan, Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD berfungsi untuk pengelolaan siklus barang milik daerah secara daring meliputi pembukuan, inventarisasi, mutasi atau pengalihan status, reklasifikasi, hingga pelaporan berlandaskan Permendagri No. 47 Tahun 2021.
Manfaatnya, Kata Gina, menekan human error pencatatan manual, menjaga akurasi data aset lintas SKPD, dan mempermudah penyusunan laporan aset yang akuntabel.
“Sebagai daerah terpencil tentu kita memiliki Tantangan umum di lapangan seperti Kesiapan dan kapasitas SDM seperti operator, bendahara, pengurus barang, serta kualitas jaringan internet, keamanan siber, dan integrasi data serta sistem perbankan daerah,” pungkasnya mengakhiri.
Penulis: dona






