Gambar: Ilustrasi Kecurangan Dalam Musyawarah
LABUHA,Lokomalut.com– Proses pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) KONI Halmahera Selatan Maluku Utara, periode 2025-2029, menuai kontroversi serius.
Pasalnya, Panitia pelaksana diduga kuat melakukan tindakan tidak profesional dan terkesan mengatur skenario pemenangan satu calon tertentu dengan cara-cara manipulatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sesuai pengumuman resmi dalam bentuk spanduk, masa pendaftaran calon Ketua KONI seharusnya dibuka sejak 28 April hingga 1 Mei 2025. Namun secara mengejutkan, panitia tiba-tiba menyatakan bahwa batas akhir pendaftaran dimajukan menjadi Selasa, 29 April 2025 — dua hari lebih cepat dari jadwal yang diumumkan.
“Ini sangat mencurigakan dan mengindikasikan ketidakberesan dalam kinerja panitia. Jelas-jelas tertera 1 Mei sebagai batas akhir, tapi tiba-tiba ditutup lebih awal,” ungkap salah satu sumber internal panitia yang enggan disebutkan namanya. Selasa, (29/4/2025).
Lebih jauh, sumber tersebut membocorkan bahwa langkah ini sengaja diambil oleh seluruh panitia setelah ada kesepakatan diam-diam untuk mempercepat penutupan pendaftaran. Tujuannya: menghalangi calon lain agar hanya satu nama yang bisa maju Iksan Kaleserang, mantan calon yang sebelumnya kalah dari Hanny Pora.
“Ini semua sudah diatur. Karena mereka tahu, kalau musyawarah berjalan normal, Iksan pasti kalah lagi. Jadi mereka mau paksakan hanya dia yang maju,” lanjut sumber tersebut.
Iksan Kaleserang sendiri diketahui menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Halmahera Selatan. Dugaan intervensi politik makin menguat setelah disebut-sebut bahwa pencalonannya merupakan “titipan langsung” dari Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan.
Lebih parah lagi, para pengurus cabang olahraga (cabor) pun diduga mendapat tekanan luar biasa dari Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Halmahera Selatan agar mengikuti skenario yang telah diatur.
“Cabor-cabor ditekan habis. Ini bukan lagi musyawarah yang sehat, ini sudah pembajakan demokrasi olahraga,” tutup sumber.
Dengan berbagai kejanggalan ini, publik dan para pengurus olahraga di Halmahera Selatan patut mempertanyakan legitimasi dan integritas Musorkablub kali ini. Bila dibiarkan, hal ini tak hanya mencederai semangat sportivitas, namun juga merusak fondasi demokrasi dalam tubuh organisasi olahraga daerah. (Tim)
