SANANA,Lokomalut.com- Bawaslu Kepulauan Sula menjelaskan besaran gaji Panwascam dan Panwas Keluraha/Desa, serta mekanisme proses pencairan.
Hal ini diungkapkan Koordinator Sekretariat (Koorsek) Bawaslu Kepsul Husain Adam, saat di wawancarai Lokomalut.com. Kamis, (11/7/2024)
Ia menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan permintaan ke Bawaslu provinsi Maluku Utara (Malut).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Husain juga mengatakan, permintaan anggaran yang disampaikan oleh Bawaslu Kepsul ke Bawaslu Malut tersebut, terkait insentif anggota Panwascam dan PKD Kepsul untuk bulan Juni 2024.
“Kami sudah menyampaikan permintaan pencairan ke provinsi. Jadi, kita tunggu masuk ke rekening Bawaslu Kepulauan Sula, baru kita lanjutkan ke masing-masing rekening Panwascam,” jelasnya.
Lebih lanjut, Husaun mengungkapkan, Sementara untuk insentif PKD akan disalurkan oleh masing-masing Panwascam.
“PKD punya nanti kalau sudah masuk ke rekening Panwascam baru Panwascam salurkan ke masing-masing PKD,” ujarnya.
Pria yang sering disapa Bang Uchen itu juga menegaskan, pencairan anggaran tersebut memiliki prosedur yang berbeda dengan instansi lainnya.
“Anggaran ini punya mekanisme pencairan. Karena ini adalah dana kosering. Jadi, sekarang ini kita tunggu saja, kalau sudah masuk maka kita langsung transfer,” pungkasnya.
Diketahui, besaran gaji Panwascam untuk Pilkada 2024 yang tercantum dalam surat Menteri Keuangan dengan Nomor S-715/MK.02 tahun 2022 adalah untuk Ketua Rp2.200.000 per bulan dan anggota Rp1.900.000 per bulan.
Kemudian, untuk kepala Sekretariat sebesar Rp1.550.000 per bulan, pelaksana teknis PNS sebesar Rp900.000 per bulan dan pelaksana teknis untuk non-PNS Rp1.500.000 per bulan.
Selain itu, dalam surat Menteri Keuangan tersebut juga telah diatur terkait dengan besaran gaji untuk PKD adalah sebesar Rp1.100.000 per bulan, dan pengawas TPS sebesar Rp1.000.000 per bulan.
Penulis: Maradona Duwila
