SANANA,Lokomalut.com- Kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) serta penagihan retribusi di Pasar Makdahi Sanana, Kepulauan Sula, memicu protes dari para pedagang.
Sejumlah pedagang, khususnya kalangan ibu-ibu, menilai Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kepulauan Sula, Djena Tidore, bersikap pilih kasih dalam menegakkan aturan.
Kekesalan ini muncul karena sebagian besar pedagang masih dibiarkan berjualan secara bebas di badan jalan. Kondisi tersebut dinilai jelas-jelas menyalahi regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Koperindag.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sudah pernah melapor sampai ke kantor (Koperindag), tetapi tidak pernah ada tindak lanjut. Bahkan, kami sempat menggunakan mobil untuk menemui Ibu Bupati langsung, namun tetap saja hasilnya nihil. Mengapa pedagang yang di bagian depan sana tidak ditertibkan untuk masuk ke dalam pasar? Sementara kami yang di sini terus-menerus disuruh masuk. Ini namanya pilih kasih,” ujar salah satu PKL yang enggan disebutkan namanya saat ditemui awak media di Pasar Makdahi Sanana, Selasa (10/11/2026).
Ia pun menambahkan bahwa pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) seharusnya bertindak lebih tegas.
“Seharusnya personel Satpol PP membangun pos jaga di titik ini. Jadi, saat subuh hari ketika para pedagang mulai datang bawa barang, petugas bisa langsung arahkan mereka untuk berjualan di dalam. Pemerintah harus tegas,” lanjutnya.
Ia bilang, beberapa pedagang yang bertahan di badan jalan berdalih telah mendapatkan izin resmi dari Dinas Perhubungan Kepulauan Sula. Namun, klaim tersebut langsung dibantah oleh pihak terkait.
“Mereka bilang itu area Perhubungan dan sudah aman. Tetapi setelah dikonfirmasi, pihak Perhubungan bilang mereka tidak pernah mengeluarkan izin. Bahkan, mereka sampaikan tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk menerbitkan izin berjualan di badan jalan,” ungkapnya.
Selain masalah PKL di bahu jalan, para pedagang di dalam pasar juga mengeluhkan keberadaan pedagang keliling yang menggunakan mobil pick-up di sekitar area pasar. Aktivitas pedagang bermobil ini dinilai mematikan pendapatan pedagang lapak.
“Kami mohon pemerintah menegur penjual yang memakai mobil itu. Mereka itu kan penjual keliling, tetapi ketika mereka mangkal di pinggir pasar, barang dagangan kami yang di dalam ini jadi tidak laku sama sekali. Pemerintah harus mengambil langkah tegas supaya semua adil dan sama-sama bisa mencari rezeki,” pintanya.
Tak hanya persoalan ketertiban pasar, penagihan retribusi harian juga menjadi beban berat bagi para pedagang. Mereka mengeluhkan penagihan yang tetap dilakukan meski pada hari libur atau tanggal merah, di tengah pendapatan pasar yang tidak menentu.
“Retribusi ditarik setiap hari sebesar Rp2.000, katanya kecuali hari Minggu. Namun kenyataannya, hari Minggu dan tanggal merah pun petugas tetap datang menagih dengan alasan itu peraturan dari kantor. Sementara pendapatan kami naik turun. Terkadang ada hasil, terkadang tidak ada sama sekali. Padahal kami membeli barang dari orang lain seharga Rp5.000 per kilo, lalu kami jual kembali dengan untung tipis. Itu pun sering kali tidak habis terjual,” keluh seorang pedagang.
Dikonfirmasi terpisah melalui pesan singkat WhatsApp, Kepala Dinas Koperindag Kepulauan Sula, Djena Tidore, menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi intensif dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk melakukan penertiban secara terpadu.
“Insya Allah kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan untuk penertiban. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan penertiban lintas sektoral karena para pedagang tersebut menggunakan bahu jalan. Insya Allah minggu ini juga kami dari dinas terkait akan turun bersama-sama ke lapangan untuk melakukan pembenahan,” jelasnya.
Djena menuturkan, bahwa dirinya secara berkala telah turun langsung memantau kondisi di Pasar Makdahi.
“Seminggu yang lalu saya turun langsung untuk kerja bakti dan monitoring. Kegiatan tersebut sekaligus sebagai persiapan pembersihan pasar dalam rangka penilaian Adipura, serta untuk menata kembali batas lapak pedagang karena banyak yang memakan bahu jalan,” terangnya.
Ia sangat berharap agar seluruh pedagang mematuhi regulasi yang berlaku demi kenyamanan bersama. Menurutnya, berjualan di dalam bangunan pasar yang representatif juga memberikan keuntungan bagi pedagang agar terhindar dari cuaca panas.
“Harapan kami semua pedagang bersedia berjualan di dalam agar terlindungi dari terik matahari. Masalahnya, alasan klasik sebagian pedagang selalu sama: ‘kalau di dalam tidak laku, makanya kami keluar’. Alasan inilah yang merepotkan petugas lapangan karena harus terus beradu argumen untuk mengarahkan mereka masuk,” imbuhnya.
Mengenai keluhan retribusi pada hari libur, Djena meluruskan bahwa penagihan di Pasar Makdahi memang diinstruksikan untuk berjalan setiap hari pasar tanpa pengecualian.
“Terkait penagihan retribusi, prosedurnya memang demikian. Karena lembaran karcis tersebut resmi dikeluarkan dan diambil dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP3RD), sehingga kami wajib melakukan penagihan pada setiap hari pasar,” tutupnya. (Red)
