BOBONG,Lokomalut.com- Langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Pulau Taliabu yang menerbitkan Surat Peringatan Kedua (SP2) bagi sejumlah kepala sekolah (kepsek), memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Selasa, (10/11/2026).
Pernyataan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dikbud Taliabu, Jasman Jauda, yang menyebut sanksi tersebut sebagai bentuk pembinaan biasa dan bukan intimidasi birokrasi, dinilai sangat keliru serta menunjukkan lemahnya kepekaan sosial terhadap kondisi riil para pendidik di lapangan
Sebelumnya, Jasman Jauda memberikan klarifikasi resmi bahwa penerbitan SP2 merupakan bagian dari upaya penegakan disiplin, pengawasan, serta pembinaan demi mewujudkan tata kelola pendidikan yang tertib dan bertanggung jawab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihak dinas membantah adanya unsur tekanan birokrasi dan menegaskan bahwa langkah ini diambil agar tercipta komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Pulau Taliabu
Namun, pembelaan dari pihak Dikbud ini menuai respons negatif dari publik dan sejumlah pemerhati pendidikan. Kebijakan tersebut dinilai sangat keliru karena momentumnya bertepatan dengan banyaknya keluhan dari para guru pelosok yang tengah memperjuangkan hak-hak dasar mereka, mulai dari kejelasan status, pemangkasan jam mengajar akibat masalah Dapodik, hingga hak kesejahteraan yang belum terpenuhi
Kritik tajam bermunculan karena penerbitan SP2 tersebut diduga kuat hanya karena sejumlah kepsek tidak berpartisipasi atau mengikuti “arahan” internal terkait rangkaian kegiatan seremonial Hari Guru Nasional (HGN).
“Sangat keliru jika Dikbud mengatasnamakan pembinaan untuk memberikan sanksi yang berakar dari persoalan kegiatan seremonial, sementara problem struktural pendidikan yang krusial di pelosok justru diabaikan. Ini bukan pembinaan, melainkan tekanan birokrasi yang membebani psikologis para kepala sekolah,” ujar Muflihun salah satu perwakilan publik yang memantau persoalan ini.
Hingga saat ini, polemik sanksi SP2 terus menggelinding dan publik mendesak agar Bupati Pulau Taliabu serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) segera turun tangan. Langkah evaluasi total terhadap jajaran Dikbud Taliabu dinilai perlu segera dilakukan agar instansi tersebut lebih fokus membenahi tata kelola birokrasi dan mensejahterakan guru, alih-alih memberikan sanksi formalitas yang kontraproduktif.
