Tolak 10 IUP di Pulau Mangoli, Masyarakat Desa Kou Tantang Dr. Graal Taliawo untuk Bisik ke Telinga Presiden Prabowo 

- Wartawan

Sabtu, 23 Mei 2026 - 10:28 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dok: Aktivis Lingkungan Kepulauan Sula yang Bersikap Menolak 10 IUP di Pulau Mangoli.

Dok: Aktivis Lingkungan Kepulauan Sula yang Bersikap Menolak 10 IUP di Pulau Mangoli.

SANANA,Lokomalut.com- Masyarakat Desa Kou, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, menunjukan kepedulian terhadap isu lingkungan dan hak masyarakat adat.

Mereka menantang Anggota DPD RI Dr. Graal Taliawo, untuk menyampaikan suara masyarakat kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar mencabut dan menolak Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang akan beroperasi di Pulau Mangoli.

Hal ini disampaikan oleh Rifai Galela salah satu warga Desa Kou, Kecamatan Mangoli Timur, yang juga merupakan ketua Aktivis Lingkungan saat di wawancarai Lokomalut.com. Sabtu, (23/5/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Rifai, pertambangan akan merusak sumber daya alam. Hal ini akan memicu kekhawatiran masyarakat setempat terkait dampak lingkungan yang mungkin terjadi.

Ia menilai bahwa proyek pertambangan tersebut tidak hanya mengancam ekosistem laut, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya alam.

“Kami berharap Dr. Graal Taliawo, sebagai wakil rakyat dari dapil Maluku Utara, dapat menjadi suara mereka di tingkat nasional,” ungkapnya.

Rifai pun menantang Dr. Graal Taliawo untuk menyampaikan ke Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan pemberian IUP tersebut dihentikan.

“Menurut kami, keberadaan IUP ini berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan pihak-pihak terlibat dalam proyek pertambangan. Makanya kami tantang pak Dr. Graal untuk Bisik ke telinga bapak Presiden,” tandasnya.

Ia juga menekankan, pentingnya Dr. Graal untuk menyampaikan hal ini secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto demi menyelamatkan nasip petani dan nelayan di Kabupaten Kepulauan Sula.

“Kami berharap pemerintah pusat dapat lebih memperhatikan suara masyarakat adat dan menghindari kebijakan yang merugikan kehidupan kami. Kami tidak menolak pembangunan, tetapi kami menolak pembangunan yang merusak lingkungan dan hak kami,” pungkasnya mengakhiri.

 

Penulis: dona

ARTIKEL TERKAIT

Besok, PWI Taliabu Gelar Rapat Bahas Oknum Wartawan yang Diduga Beking THM
Blunder Mantan Kades Pohea: Gugat Inspektorat Sula ke PTUN, Malah Berakhir Kandas!
Gegara Takut, MAU Kabur dari Panggilan Polisi
Polres Sula Bakal Tahan Terduga Pelaku Pemerkosaan di Desa Wailoba
Diduga Dilindungi APH, Aktivis Soroti Galian C Ilegal di Taliabu 
Gelar Konferensi Pers, Polisi Ungkap Peristiwa Pembunuhan Terhadap Warga Desa Kawata
Meriahkan HUT RI ke 81, Panitia Sukses Gelar Lomba Domino di Waimua Cafe
Sukses Gelar Upacara, Pelatih Ucapkan Terimakasih Kepada Bupati Sula dan Apresiasi Paskibra
Berita ini 94 kali dibaca

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 2 September 2026 - 15:03 WIT

Besok, PWI Taliabu Gelar Rapat Bahas Oknum Wartawan yang Diduga Beking THM

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 15:42 WIT

Blunder Mantan Kades Pohea: Gugat Inspektorat Sula ke PTUN, Malah Berakhir Kandas!

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 15:29 WIT

Gegara Takut, MAU Kabur dari Panggilan Polisi

Rabu, 26 Agustus 2026 - 05:08 WIT

Polres Sula Bakal Tahan Terduga Pelaku Pemerkosaan di Desa Wailoba

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 04:06 WIT

Diduga Dilindungi APH, Aktivis Soroti Galian C Ilegal di Taliabu 

ARTIKEL TERBARU

Dok: Polres Kepulauan Sula.

Daerah

Gegara Takut, MAU Kabur dari Panggilan Polisi

Sabtu, 29 Agu 2026 - 15:29 WIT