BOBONG,Lokomalut.com- Seluruh Kepala Sekolah di Kabupaten Pulau Taliabu, di Sanksi Surat Peringatan Kedua (SP-2), dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan gegara tidak berpartisipasi.
Sanksi SP-2 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, kepada Kepala-kepala sekolah, yakni Paud, TK, SD, hingga SMP yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu.
Hal ini, karena ketidakpatuhan kepala sekolah terhadap instruksi alias “arahan” internal terkait pelaksanaan rangkaian kegiatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Informasi ini, berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan Pulau Taliabu dengan nomor 420/57/2026 yang bersifat teguran dengan perihal SP-2.
Salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya, menyebutkan bahwa pemberian SP-2 ini merupakan tekanan birokrasi.
Hal ini dinilai kontras dengan kondisi riil di lapangan, di mana para tenaga pendidik di pelosok Taliabu masih terus memperjuangkan hak-hak dasar mereka, mulai dari kepastian status kepala sekolah definitif hingga keterlambatan pencairan tunjangan Daerah Terpencil (Dacil).
“Sangat miris melihat birokrasi pendidikan kita saat ini. Ketika para guru berjuang mengajar dengan fasilitas seadanya di daerah pelosok, energi dinas justru terhabiskan untuk memberikan sanksi administratif hanya karena masalah seremonial Hari Guru Nasional,” ungkapnya. Senin, (9/11/2026).
Kritik tajam pun mulai bermunculan dari berbagai elemen masyarakat. Kebijakan pemberian sanksi SP 2 ini dinilai mencerminkan lemahnya sense of crisis (kepekaan sosial) dari jajaran Dinas Pendidikan Pulau Taliabu.
Publik mendesak agar instansi terkait lebih fokus pada pembenahan tata kelola birokrasi, penataan Dapodik guru yang sempat memicu hilangnya jam mengajar, serta pengembalian hak-hak kesejahteraan guru secara utuh ketimbang sibuk dengan urusan formalitas seremonial.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Taliabu, Damruddin Rahman belum memberikan keterangan resmi terkait alasan dasar diterbitkannya SP-2 kepada kepala sekolah tersebut. Masyarakat berharap Bupati Pulau Taliabu serta DPRD segera turun tangan guna mengevaluasi kebijakan dinas yang dinilai mencederai keadilan bagi para pahlawan tanpa tanda jasa di daerah tersebut. (Red)
