BOBONG,Lokomalut.com- Karut-marut pengisian jabatan kepala sekolah (Kepsek) yang tak kunjung definitif di Kabupaten Pulau Taliabu kian berdampak fatal.
Kebijakan ini dinilai merugikan para tenaga pendidik di tingkat SD dan SMP, lantaran status kepemimpinan sekolah yang mengambang langsung menghanguskan jam mengajar guru kelas dan menjegal syarat perolehan tunjangan sertifikasi mereka.
Menyikapi kondisi yang kian darurat tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Suratman Baharudin, mendesak Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk segera turun tangan. Ia meminta pimpinan daerah mengambil langkah disiplin yang tegas terhadap jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) Pulau Taliabu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Suratman menegaskan bahwa persoalan ini merupakan lagu lama yang terus berulang. Pihak legislatif mengklaim telah berkali-kali mengingatkan Dinas Pendidikan untuk melakukan evaluasi total, namun tidak pernah diindahkan.
“Terkait kepala sekolah yang belum definitif ini sudah berulang kali kami sampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan untuk segera dievaluasi karena berdampak langsung pada hilangnya jam mengajar guru kelas dalam pengurusan sertifikasi. Hasil monitoring kami di lapangan juga menemukan fakta miris yang sama,” tegas Suratman dengan nada geram. Senin, (9/11/2026).
Politisi ini sangat menyayangkan sikap arogan Dinas Pendidikan yang terkesan mengabaikan rekomendasi resmi DPRD. Padahal, poin-poin evaluasi tersebut telah disepakati bersama dalam forum resmi Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Sampai saat ini, Dinas Pendidikan terkesan tutup mata dan tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi RDP. Oleh karena itu, kami di Komisi II meminta Sekda dan Bupati untuk segera mengambil tindakan keras dan tidak membiarkan bawahannya bekerja semaunya,” pintanya.
Tak hanya soal mandeknya status definitif, Komisi II DPRD juga membongkar borok lain dalam sistem pengangkatan kepala sekolah di Taliabu. Suratman membeberkan adanya indikasi pelanggaran hukum, di mana terdapat oknum kepala sekolah yang dipaksakan menjabat meski tidak memenuhi syarat kualifikasi minimal berpendidikan Sarjana (S1). Kondisi ini dinilai sebagai potret buruknya tata kelola birokrasi pendidikan di daerah.
“Pengangkatan kepala sekolah yang tidak memenuhi syarat administrasi ini adalah bukti sahih bobroknya birokrasi di tubuh Dinas Pendidikan. Kami menilai pemerintah daerah, khususnya Disdik Taliabu, jangan bermimpi terlalu jauh untuk memajukan daerah jika tatanan pengelolaan birokrasi di satuan pendidikan saja ditabrak dan tidak sesuai prosedur,” cetusnya.
Lebih lanjut, Suratman menyatakan kekecewaan mendalam atas sikap acuh tak acuh eksekutif terhadap fungsi pengawasan legislatif. Ke depan, DPRD berencana melakukan konfirmasi langsung kepada pimpinan tertinggi daerah untuk meminta kejelasan mengenai dugaan pembiaran ini.
“Terus terang, kami di DPRD merasa rekomendasi-rekomendasi legislatif yang bertujuan meluruskan pelanggaran aturan sering kali dianggap angin lalu oleh pemerintah daerah. Untuk tindak lanjut masalah ini, kami akan mempertanyakan langsung ke Sekda dan Bupati. Kami ingin tahu kenapa rekomendasi DPRD diabaikan, atau jangan-jangan ada unsur pembiaran dari atas,” pungkasnya.
Melalui desakan keras ini, Komisi II DPRD Pulau Taliabu berharap Bupati dan Sekda dapat segera melakukan perombakan dan penataan ulang birokrasi di Dinas Pendidikan demi menyelamatkan hak-hak para guru yang terkebiri, serta mengembalikan marwah tatanan birokrasi pendidikan yang bersih di Pulau Taliabu. (Red)
